Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki peran strategis dalam mengawal proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta memberikan bantuan hukum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. …
Biro Hukum Setda Provinsi Bali Kembangkan Portal Tata Usaha Terintegrasi Selengkapnya
Kamis, 16 Mei 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima kunjungan kerja DPRD Kota Mataram. Rombongan diterima oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum di Ruang Rapat Biro Hukum, …
Kunjungan Kerja DPRD Kota Mataram Selengkapnya
Selasa, 14 Februari 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Pratama Kantor …
Rapat Koordinasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 Selengkapnya
Senin, 25 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli. Rapat dilakasanakan di …
Rapat Fasilitasi Ranperda Tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Selengkapnya
Jumat, 15 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi bali menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan …
Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Selengkapnya
Rabu, 6 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan Rapat Pembahasan Draft Keputusan Gubernur Penerima Bantuan Keuangan Khusus di Ruang Rapat Biro Hukum, Unit 2, Lantai 3 Kantor Gubernur …
Rapat Pembahasan Draft Keputusan Gubernur Penerima Bantuan Keuangan Khusus Selengkapnya
Dalam era digital, pelayanan publik dituntut untuk semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Namun di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, proses pemantauan pengajuan Rancangan Peraturan Gubernur—atau Rapergub—masih dilakukan secara manual. …
Tracking Digital Pemantauan Progres Pengajuan Rancangan Peraturan Gubernur Selengkapnya
Senin, 19 Februari 2024, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bali menghadiri rapat lanjutan mengenai pembahasan draft kesepakatan bersama antara Pemerintah Proviinsi Bali dengan PT. …
Pembahasan PKS Anatara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Selengkapnya
Senin, 12 Februari 2024, Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengikuti Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 secara daring yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi …
Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 Selengkapnya
Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Produk Hukum beserta staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi …
RAPAT PEMBAHASAN RANPERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) PROVINSI BALI Selengkapnya