Skip to content

10 Juli 2020

Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Nangun Sat Kerthi Loka Bali

Beranda
Visi & Misi
Profil
- Struktur Organisasi
- Tugas Pokok Dan Fungsi
Produk Hukum
Pengaduan Publik
Laporkan Hoax
Forum Diskusi
Kontak

Main Menu

Produk Hukum

Cari untuk:

Dalam rangka pencegahan dan pemutusan rantai Covid-19, marilah kita perkuat kegiatan Sekala dan Niskala. Dalam ranah Sekala marilah kita taati himbauan pemerintah untuk tetap menerapkan physical distansing, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, rajin berolahraga serta berbagai pola hidup sehat lainnya. Sedangkan dalam ranah Niskala, marilah kita perkuat keyakinan diri sendiri dalam berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat berlalu. Semoga dengan penguatan Sekala dan Niskala ini kita dapat semakin mendisplinkan diri yang akan berdampak pada pemutusan pandemi covid-19. Astungkara, wabah ini akan cepat berlalu.
Dikirim oleh Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu, 29 April 2020

birohukumbali

Akun Resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali
#birohukumbali
#nangunsatkerthilokabali

Reposted @kanwilbali Senin, 15 Juni 2020 bertempat

Reposted @kanwilbali Senin, 15 Juni 2020 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Tahun 2020 secara virtual di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, Kepala Biro Hukum setda Provinsi Bali, Kepala Bagian Hukum Kabupaten /Kota se-Bali, Sekwan DPRD se-Provinsi Bali, Kepala Dinas Kominfo se-Provinsi Bali, Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta JFT/JFU di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Kepala Bidang Hukum Ibu Milawati selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan dalam laporannya bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan penataan regulasi yang berkualitas, meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap serta meningkatkan Layanan Penggunaan Informasi JDIH. Sebelum membuka secara resmi kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam sambutannya mengatakan bahwa Untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu JDIH nasional yang terpadu dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, program kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan layanan informasi yang dilakukan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali merupakan salah satu bentuk dari agenda penataan regulasi yang menjadi arahan Presiden dalam Rakornas Indonesia Maju. Beliau berharap melalui kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi ini, seluruh Peserta semakin mengetahui dan memahami langkah-langkah/upaya yang harus ditempuh dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

#KemenkumhamRI
#KumhamPasti
#BersatuLawanCovid19

Sekda Dewa Indra, Di Era Pandemi Covid-19 Pemerint

Sekda Dewa Indra, Di Era Pandemi Covid-19 Pemerintah Dituntut Menerapkan Teknologi Digital dalam Pelayananan kepada Masyarakat
Denpasar - Ditengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti Pulau Bali tidak menyurutkan semangat Pemerintah Provinsi Bali memulai bekerja dalam skema Bali Era Baru. Apel Disiplin yang rutin dilaksanakan di lapangan Kantor Gubernur Bali setiap Senin awal bulan, kini dilaksanakan melalui Virtual atau aplikasi digital. Apel Disiplin secara daring dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dengan menggundang semua OPD yang ada di lingkungan Provinsi Bali, tidak terkecuali Rumah Sakit yang ada di bawah naungan Provinsi Bali, UPT di Kabupaten/Kota serta Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali yang ada di Jakarta. Semua peserta apel melakukan virtual dari kantornya masing-masing pada Senin (8/6). Dalam kesempatan itu, Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas apel virtual pertama kali yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dimana semua peserta apel yang melakukan virtual dari kantornya masing-masing, terlihat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan physical distancing. Untuk itu , Dewa Indra mengharapkan agar sikap disiplin penerapan protokol kesehatan tersebut tetap diterapkan secara konsisten dan dapat manjadi contoh untuk masyarakat luas. “Setiap individu adalah representasi dari Pemprov Bali untuk itu marilah menjadi contoh bagi seluruh masyarakat”, ujar Dewa Indra.
Sekda Dewa Indra juga mengatakan sebelum bulan Maret 2020 Pemprov Bali telah melakukan skema kerja secara normal yaitu bekerja dari kantor dengan jam yang sudah ditetapkan. Namun sejak pertengahan Maret, mulai muncul pandemi Covid-19, Pemprov Bali memutuskan untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home. Ditengah keterbatasan yang dimiliki dalam skema WFH semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dari keluarnya hasil audit administrasi keuangan Provinsi Bali Tahun 2019 oleh BPK, dimana Pemprov Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 7 kalinya.

Sumber : @pemprov_bali

#NangunSatKerthiLokaBali #balierabaru

Pancasila merupakan identitas dan jati diri Bangsa

Pancasila merupakan identitas dan jati diri Bangsa Indonesia. Mari kita selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak terutama dalam mengedepankan semangat gotong rotong menuju INDONESIA MAJU. “Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945-1 Juni 2020”

#harilahirpancasila2020 #gotongroyongmenujuindonesiamaju #NangunSatKerthiLokaBali #PemerintahProvinsiBali #birohukumbali

Pemerintah Provinsi Bali menyelesaikan kewajiban p

Pemerintah Provinsi Bali menyelesaikan kewajiban pemeriksaan keuangan dan kembali meraih opini WTP untuk ketujuh kalinya, di tengah pandemi Covid-19. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan oleh BPK RI kepada Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali yang digelar secara video conference, Jumat (29/5). Sumber : @pemprov_bali

Jelang new normal Bali tetap berupaya mengoptimalk

Jelang new normal Bali tetap berupaya mengoptimalkan protokol kesehatan bagi wisatawan yang akan datang. Selain menyiapkan pada setiap pintu masuk Bali, protokol kesehatan juga akan di aktifkan pada destinasi wisata yang ada. Kesiapan protokol kesehatan terus di genjot agar antara wisatawan yang berkunjung dan pengelola tempat wisata yang dikunjungi sama-sama saling menjaga, saling melindung agar tidak terjadi penyebaran virus corona. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat wawancara bersama Kompas TV diruangan kerjanya, Kamis (28/5). Sumber : @pemprov_bali

Surat Edaran Gubernur Bali terkait Persyaratan Adm

Surat Edaran Gubernur Bali terkait Persyaratan Administrasi Tambahan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Pada Pintu Masuk Wilayah Bali

Sumber : @pemprov_bali

Reposted from @kanwilbali Rapat Pembahasan Rancang

Reposted from @kanwilbali Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bali Tentang Tata Cara Pelaporan PMI Krama Bali

Denpasar - Rabu 27 Mei 2020 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bali (Ranpergub) yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kepala Bidang Hukum dan Perancang Peraturan Perundang undangan Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemenkumham Bali. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk membahas terkait Rancangan Peraturan Gubernur Bali Tentang Tata Cara Pelaporan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali, Pembahasan Ranpergub terkait tata cara pelaporan PMI ini lebih khusus dan spesifik membahas pasal 7 yaitu Tanda Bukti Pelaporan Diterbitkan Oleh Provinsi menjadi Salah Satu Syarat Untuk Penerbitan Visa Atau Paspor.

#kumhampasti
#bersatulawancovid19

Penunjukan Tempat Pemeriksaan Real-Time PCR dan Ra

Penunjukan Tempat Pemeriksaan Real-Time PCR dan Rapid Test Diagnostic (RTD) bagi pelaku perjalanan dalam negeri.

Sumber : @pemprov_bali

Rapid Test Syarat Mutlak, Pemprov Bali dan Pemkab

Rapid Test Syarat Mutlak, Pemprov Bali dan Pemkab Banyuwangi Sepakati Perketat Pintu Masuk Melalui Pelabuhan Ketapang.

Banyuwangi - Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra memastikan penduduk pendatang yang berpotensi masuk ke Bali di masa-masa arus balik Lebaran tahun ini akan diperiksa dengan ketat, serta memenuhi beragam persyaratan yang telah ditentukan. “ Mereka yang masuk ke Bali sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat serta Surat dari Gubernur Bali, selain harus memiliki tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, juga harus didukung dengan surat bebas covid-19 berbasis rapid test,” urai Sekda Dewa Indra usai rapat koordinasi dengan otoritas Pelabuhan Ketapang serta pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan pihak terkait lain, di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin ( 25/5) siang.
Surat keterangan bebas covid berbasis rapid test ditegaskan Sekda Dewa Indra menjadi persyaratan mutlak bagi pendatang yang ingin masuk ke Bali dalam masa arus balik yang diperkirakan akan terjadi medio satu minggu kedepan tersebut. “ Jika tidak bisa menunjukkan, atau hasilnya reaktif akan dipersilahkan untuk putar balik,” tegasnya.
Kadis Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta menjabarkan bahwa selain persyaratan berupa identitas diri, Kipem, surat keterangan bekerja hingga surat keterangan bebas covid tersebut, pendatang yang masuk ke Bali via Ketapang juga diwajibkan mengisi data dalam aplikasi ‘Cek Diri’. “ Dengan aplikasi tersebut nantinya akan memastikan data diri, pekerjaan, tempat tinggal hingga pergerakan orang tersebut, e karena terhubung pula dengan satgas gotong-royong di desa adat di Bali. Petugas di desa adat ini yang nantinya akan memastikan orang tersebut melakukan SOP seperti isolasi diri.

Pemkab Banyuwangi yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyaratan dan SDM Dwi Yanto menyatakan pihaknya sepakat dengan kebijakan Provinsi Bali yang mewajibkan surat keterangan rapid test tersebut. Ia juga menjelaskan, Pemkab Banyuwangi meyakinkan bahwa pemeriksaan dokumen dan persyaratan telah dilakukan di beberapa titik check poin sebelum masuk Ketapang.

Sumber : @pemprov_bali

Selengkapnya Follow on Instagram

Biro Hukum Setda Provinsi BaliFollow

Retweet on Twitter Biro Hukum Setda Provinsi Bali Retweeted

POLDA KEPRI - Bekal menjalani New Normal

@poldakeprihumas

Reply on Twitter 1281050078178734080 Retweet on Twitter 128105007817873408020 Like on Twitter 128105007817873408059

Retweet on Twitter Biro Hukum Setda Provinsi Bali Retweeted

53 ~ 92 ~ 1

Update Covid-19 di Prov Bali, Kamis 09.07.2020 sbb :

Positif 53, menjadi 2.024 orang.

Sembuh 92, menjadi 1.171 orang.

Meninggal 1, menjadi 26 orang.

Perawatan 827 Orang.

GTPP Covid-19 Provinsi Bali
#salamTANGGUH
#salamSEHAT
#BersatuLawanCovid19
💪💪💪

Reply on Twitter 1281200342261092357 Retweet on Twitter 12812003422610923572 Like on Twitter 12812003422610923572

Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Akun YouTube resmi Biro Hukum Setda Provinsi Bali

YouTube Video VVVmNU1ISzhKY3hFQ2xxRktUS2FNZnZRLm11Y2xGOHVXWm1R

Protokol Kesehatan #NewNormal Selama Pandemi Covid-19 oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Protokol Kesehatan #NewNormal Selama Pandemi Covid-19

YouTube Video VVVmNU1ISzhKY3hFQ2xxRktUS2FNZnZRLm11Y2xGOHVXWm1R

Protocol Of New Normal For Accommodation In Bali

YouTube Video VVVmNU1ISzhKY3hFQ2xxRktUS2FNZnZRLlhndWkyRDJfRGJ3

Pelatihan Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik (SiPekenSeni)

Pelatihan Si Peken Seni

YouTube Video VVVmNU1ISzhKY3hFQ2xxRktUS2FNZnZRLjVRMFlIWnVobWhJ

Update Perkembangan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Bali 27 maret 2020

YouTube Video VVVmNU1ISzhKY3hFQ2xxRktUS2FNZnZRLjNtdmRINHowMXZ3

Selengkapnya Subscribe

SITUS RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Meta

Masuk
Feed entri
Feed komentar
WordPress.org

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Telp: (0361) 224671
Fax: (0361) 241921/222716
birohukum@baliprov.go.id
https://jdih.baliprov.go.id
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit III Lantai 2, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar

Copyright © 2020 Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Powered by WordPress and HitMag.

Chinese (Simplified)