Jumat, 20 Oktober 2023, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan rapat evaluasi pelaporan HAM dengan mengundang beberapa perangkat daerah terkait diantaranya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membahas evaluasi pelaporan Aksi HAM B08 dan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Tahun 2023. Pelaporan tersebut adalah tindak lanjut dari Rencana Aksi HAM Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025.
