Denpasar, Rabu 12 Oktober 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koodinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta Staf menerima Kunjungan Kerja dari Bagian Huk

Denpasar, Senin 10 Oktober 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penga

Bali, Rabu 5 Oktober 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima Kunjungan Kerja dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI yang di hadiri oleh Analis Data dan Informasi pada Subbagian pada Bagian

Kamis 15 September 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta staf menerima Kunjungan Kerja dalam rangka Monitori

Denpasar, (Jumat 14 Oktober 2022), Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan Rapat Pencermatan Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2022, Rapat tersebut di Pimpin secara langsung oleh Kepala Biro Hukum Se

Dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan data dalam portal JDIHN, BPHN melaksanakan kegiatan Pengeintegrasian anggota JDIHN : Validasi Dokumen Hukum JDIHN tahun 2022 yang dilaksanan pada tanggal 24 - 26 agustus 2022 bertemp

Denpasar, (Jumat 5/8) Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang di wakili oleh Koordinator Unit Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Sub Koor. Unit Substansi FPPH Pengaturan dan Sub Koor. Unit Substansi Pendokument

Denpasar (8/9), Biro Hukum Setda Provinsi Bali ikut berpartisipasi Dalam Rangka Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui “Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih” dan M

(Jembrana,01/08/2022) Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten J

27/07 Untuk Meminimalisir Potensi terjadinya insiden serta mengoptimal server resource, Diskominfio melaksanakan Pemuktahiran Data Aplikasi yang dilaksanakan pada Ruang Rapat Sandat Diskominfo Provinsi Bali.

Singaraja 26/07,  Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional,  bahwa Pemerintah Provinsi sebagai Pusat JDIH di Daerahnya maka Biro Huk

Jakarta (5/7) Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tanggal 5 s/d 6 Juli di