BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI

• Mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan Ranperda Provinsi, Ranpergub, Rancangan Keputusan Gubernur, dokumentasi, dan naskah hukum lainnya.
• Mengoordinasikan bahan harmonisasi Ranperda Provinsi, Ranpergub, Rancangan Keputusan Gubernur, dokumentasi, dan naskah hukum lainnya.
• Mengoordinasikan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan rancangan produk hukum tersebut.
• Mengoordinasikan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang penyusunan rancangan produk hukum tersebut.
• Mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda Provinsi dan Program Pembentukan Pergub.
• Mengoordinasikan pengkajian Perda Provinsi dan Pergub.
• Mengoordinasikan pelaksanaan proses pengundangan Perda Provinsi dan Pergub.
• Mengoordinasikan penyampaian Perda Provinsi dan Pergub ke Pemerintah.
• Mengoordinasikan pendokumentasian dan informasi produk hukum serta naskah hukum lainnya.

BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

• Mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan bahan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
• Mengoordinasikan proses pemberian nomor register Ranperda Kabupaten/Kota

 BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

• Mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang litigasi, non litigasi, dan HAM.
• Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tersebut.
• Mengoordinasikan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tersebut.
• Mengoordinasikan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tersebut.
• Mengoordinasikan penyiapan bahan penanganan sengketa Pemerintah Provinsi di bidang perdata, tata usaha negara, dan pengujian materi peraturan perundang-undangan.
• Mengoordinasikan penyusunan kajian dan pertimbangan hukum terhadap perkara litigasi dan non litigasi.
• Mengoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi.
• Mengoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
• Mengoordinasikan pelaksanaan harmonisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
• Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
• Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Daerah.
• Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum.