Pelantikan Pejabat Fungsional Analis Hak Asasi Manusia di Lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Denpasar – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali melantik dua pejabat fungsional Analis Hak Asasi Manusia (HAM), masing-masing Analis HAM Ahli Madya dan Analis HAM Ahli Muda. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Rabu (7/10/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Biro Hukum, khususnya dalam mendukung pelaksanaan urusan pelindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Bali. Kehadiran pejabat fungsional Analis HAM diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan produk hukum daerah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
Dalam arahannya, Kepala Biro Hukum menyampaikan harapan agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan peran secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional Analis HAM. Secara umum, tugas jabatan ini mencakup penyiapan bahan dan analisis kebijakan di bidang HAM, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan HAM, penyusunan rekomendasi, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi HAM, serta pendampingan dalam penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan agar berperspektif HAM.
"Peran Analis HAM sangat strategis, tidak hanya dalam memberikan telaah dan masukan terhadap kebijakan, tetapi juga dalam memastikan nilai-nilai HAM benar-benar terinternalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Bali," demikian pesan yang disampaikan Kepala Biro Hukum dalam kesempatan tersebut.
Selain menekankan aspek substansi jabatan, Kepala Biro Hukum juga berpesan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik mampu berkolaborasi dengan baik bersama seluruh rekan kerja di lingkungan Biro Hukum. Menurutnya, pejabat fungsional hendaknya tidak hanya terpaku pada sasaran kinerja jabatan yang diemban, tetapi juga bersedia membangun sinergi lintas bagian dan lintas fungsi, mengingat tugas-tugas di Biro Hukum saling berkaitan, mulai dari penyusunan dan harmonisasi produk hukum, pemberian bantuan hukum, hingga pelayanan dokumentasi dan informasi hukum.
Kolaborasi yang solid dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi perangkat daerah maupun masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, setiap unsur di Biro Hukum diharapkan dapat saling melengkapi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Di akhir sambutannya, Kepala Biro Hukum mengucapkan selamat kepada kedua pejabat yang dilantik serta mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Ia berharap amanah jabatan yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelindungan HAM yang semakin kuat di Provinsi Bali.
Kegiatan pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat serta pegawai di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
