Perkuat Pengelolaan JDIH, Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar Lakukan Koordinasi ke Biro Hukum Setda Provinsi Bali
Denpasar, 18 November 2026 – Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali menerima kunjungan konsultasi dan koordinasi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dalam rangka membahas evaluasi hasil penilaian kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Gianyar. Kunjungan tersebut diterima secara langsung oleh Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya bersama staf pelaksana teknis JDIH Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan JDIH, khususnya terkait pengelolaan dokumen dan informasi hukum, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta optimalisasi penyebarluasan produk hukum daerah.
Pada aspek pengelolaan dokumen dan informasi hukum, ditekankan pentingnya melengkapi dan mendokumentasikan dokumen pembentukan produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Dokumen tersebut mencakup seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Seluruh dokumen diharapkan dapat dikelola secara tertib dan dipublikasikan melalui website JDIH agar mudah diakses oleh masyarakat.
Selanjutnya, pada aspek pengembangan TIK, dibahas perlunya peningkatan kualitas website JDIH melalui penambahan dan penyempurnaan fitur-fitur yang mendukung kemudahan pencarian, akses, serta pemanfaatan dokumen dan informasi hukum. Selain itu, optimalisasi diseminasi produk hukum daerah juga perlu dilakukan melalui akun media sosial resmi instansi sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas.
Pembahasan juga mencakup upaya peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah, salah satunya melalui penerjemahan produk hukum yang berkaitan dengan kemudahan investasi dan penyelenggaraan pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak asing dalam memahami kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung iklim investasi serta sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar.
Selain beberapa aspek tersebut, kelengkapan metadata produk hukum juga menjadi perhatian penting. Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar diharapkan dapat melakukan penyesuaian dan penyempurnaan metadata sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan JDIHN terbaru, sehingga informasi hukum yang disajikan memiliki keseragaman, kelengkapan, dan kualitas yang sesuai dengan standar pengelolaan JDIHN.
Melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi, pengalaman, serta praktik baik dalam pengelolaan JDIH antarpemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan layanan informasi hukum yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.