Senin, 25 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli. Rapat dilakas

Jumat, 15 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi bali menyelenggarakan Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rapat dipimpin oleh Kepala Bag

Rabu, 6 Maret 2024, Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan Rapat Pembahasan Draft Keputusan Gubernur Penerima Bantuan Keuangan Khusus di Ruang Rapat Biro Hukum, Unit 2, Lantai 3 Kantor Gubernur Bali. Rapat Dipimpin

Senin, 19 Februari 2024, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bali menghadiri rapat lanjutan mengenai pembahasan draft kesepakatan bersama antara Pemeri

Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Produk Hukum beserta staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Prov

Senin, 12 Februari 2024, Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengikuti Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 secara daring yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Bali.

Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Hukum Ahli Madya (Luh Gde Aryani Koriawan) dan Analis Produk Hukum beserta staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali menghadiri Rapat persiapan pembahasan Raperda Ini

Selasa, 2 Februari 2024 Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Bali Mengikuti Rapat Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Gianyar secara daring. Rapat

Dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1049/OTDA tanggal 30 Januari 2024 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Tata Cara Pembayaran

Senin, 5 Februari 2024, Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota beserta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro, Pengurus Barang Pembantu, dan Pengel

Dalam rangka penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum bagi Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin di Provinsi Bali dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Lembaga Bantuan Huku

Mewakili Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Analis Hukum Ahli Madya (Luh Gde Aryani Koriawan) beserta jajaran meyelenggarakan rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Peraturan Internal Rumah Sakit